SERTIFIKASI HALAL(materi)

SERTIFIKASI HALAL

PERBUATAN       : TERIKAT HUKUM SYARA (WAJIB,SUNAH,MUBAH,MAKRUH,HARAM)

BENDA                  :HUKUM ASAL BENDA ADALAH MUBAH SELAMA TIDAK  ADA DALIL YG MENGHARAMKAN

JENIS MAKANAN DAN MINUMAN YANG DIHARAMKAN DALAM ISLAM

}  QS AL-BAQOROH 173, QS AL-MAIDAH 3,QS AL-AN’AM 145, QS AN-NAHL 115................ (BANGKAI,DARAH,DAGING BABI,HEWAN DISEMBELIH DG MENYEBUT NAMA SELAIN ALLOH)

}  BINATANG BUAS

}  QS AL-MAIDAH 90 YAITU KHOMR

}  KHUSUS BANGKAI IKAN : HALAL ........................................HR.BUKHORI MUSLIM

MENGAPA PERLU SERTIFIKAT HALAL?

UNTUK MENJAMIN BAHWA PRODUK YANG DIKONSUMSI OLEH KONSUMEN MUSLIM ADALAH HALAL

DASAR HUKUM  JAMINAN PRODUK HALAL

}  UU NO . 33 TH 2014        PASAL 4 DAN 10                                 

PRODUK MASUK,BEREDAR DAN DIPERDAGANGKAN DI INDONESIA WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL YANG DIKELUARKAN MAJLIS ULAMA INDONESIA DALAM BENTUK KEPUTUSAN PENETAPAN HALAL PRODUK BERUPA ‘ SERTIFIKASI HALAL”.

PERUSAHAAN HARUS MENCANTUMKAN LOGO LPPOM MUI PADA KEMASAN PRODUK YANG BERSERTIFIKAT HALAL (SK LPPOM MUI NO.10/DIR/LPPOM MUI/XII/07)

PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL

1. REGISTRASI

PEMBAYARAN REGISTRASI, PEMOHON MENDAPAT BORANG SISTEM JAMINAN HALAL DAN YANG LAIN

KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL

}  KEBIJAKAN HALAL

}  TIM MANAJEMEN HALAL

}  PELATIHAN DAN EDUKASI

}  BAHAN

}  PRODUK

}  FASILITAS PRODUKSI

}  PROSEDUR TERTULIS UNTUK AKTIVITAS KRITIS

}  KEMAMPUAN TELUSUR

}  PENANGANAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA

}  AUDIT INTERNAL (LAPORKAN 6 BLN SEKALI KE LPPOM MUI)

}  KAJI ULANG MANAJEMEN

TUJUAN DAN PRINSIP SJH

}  TUJUAN : MENJAMIN KEHALALAN PRODUK

}  PRINSIP                :  JUJUR

                                 : KEPERCAYAAN

: KETERLIBATAN PARTISIPATIF ABSOLUT

: PERUSAHAAN WAJIB MENERAPKAN SJH

: MENGIKUTI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL YANG  DITETAPKAN LPPOM MUI

PENDAFTARAN/PENYERAHAN DOKUMEN SERTIFIKASI HALAL      

SELURUH ATAU SEBAGIAN RODUK,KHUSUS RESTAURAN/KATERING SEMUA MENU

}  STATUS PENDAFTARAN

                NEW,,DEVELOPMENT,,RENEWAL (PERPANJANGAN)

}  LINGKUP PENDAFTARAN

RPH DI PROV.,PERUSAHAAN LOKASI DAN PEMASARAN DI SATU PROV./BEBERAPA PROV.,TP PRODUK NO RISK,,DAN BUKAN SISTEM WARA LABA(FRANCHISE),,TDK BERCABANG/CABANG DR PERUSAHAAN LAIN

PEMBAYARAN AKAD SERTIFIKASI

}  DILAKUKAN SETELAH PEMBUATAN AKAD

                MELIPUTI:

-          1. HONOR AUDITOR

-          2. SERTIFIKAT HALAL

-          3. STATUS NILAI IMPLEMENTASI/SERTIFIKAT SJH

-          4. ANALISA LABORATORIUM(PRODUK TERTENTU)

-          5. PUBLIKASI DI MAJALAH JURNAL HALAL

AUDIT DAN APPROVAL AUDIT

}  DILAKUKAN SETELAH PRE AUDIT DINYATAKAN LENGKAP

}  TRANSPORTASI DAN AKOMODASI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

}  DILAKUKAN PADA JAM KERJA

}  AUDIT MELIPUTI PEMERIKSAAN DOKUMEN,OBSERVASI LAPANGAN,PERIKSA FISIK BAHAN DAN PENGAMBILAN SAMPEL JIKA PERLU

}  APPROVAL AUDIT BERUPA RAPAT AUDITOR DAN ANALISA LABORATORIUM JIKA DIPERLUKAN

RAPAT KOMISI FATWA

}  JIKA HASIL KEPUTUSAN MASIH TERDAPAT KEKURANGAN MAKA BIDANG AUDITING MENGIRIM KEMBALI AUDIT MEMORANDUM KEPADA PERUSAHAAN

}  JIKA HASIL KEPUTUSAN LENGKAP TIDAK ADA KEKURANGAN MAKA PERUSAHAN DAPAT PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL YANG BERLAKU SELAMA DUA TAHUN

MASA TENGGANG 

PROSES SERTIFIKASI HALAL

}  JIKA PERUSAHAAN TIDAK MEMBERI TANGGAPAN SAMA SEKALI TERHADAP PROSES SERTIFIKASI YANG BERLANGSUNG DALAM WAKTU TIGA BULAN DIANGGAP BATAL

}  JIKA DALAM WAKTU 6 BULAN SEJAK TANGGAL AUDIT DILAKUKAN ,TIDAK ADA KEMAJUAN DALAM PENYELESAIAN PROSES SERTIFIKASI HALAL LPPOM DAPAT MENGHENTIKAN PROSES SERTIFIKASI

}  PROSES SERTIFIKASI DAPAT DILANJUT KEMBALI JIKA PERUSAHAAN MELAKUKAN PENDAFTARAN ULANG

LEGALISIR SERTIFIKASI HALAL

}  UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU SEPERTI IZIN BEA CUKAI PRODUK IMPOR,LPPOM MUI DAPAT MELAKUKAN LEGALISIR SERTIFIKAT HALAL YANG MASIH BERLAKU

}  PERUSAHAAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA LPPOM MUI DAN MEMBAYAR BIAYA LEGALISIR SESUAI ATURAN YANG ADA

PERPANJANGAN SERTIFIKAT HALAL

}  PENDAFTARAN ULANG TIGA BULAN SEBELUM BERAKHIRNYA MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL

}  PERMOHONAN PERPANJANGAN AKAN DIBERLAKUKAN BERDASAR KETENTUAN STATUS SISTEM JAMINAN HALAL

}  JIKA PERUSAHAAN TIDAK MELAKUKAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI HALAL,MAKA LPPOM MUI BERHAK MENGUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT LUAS

REVISI SERTIFIKASI HALAL

}  PERMOHONAN REVISI SH DILAKUKAN SECARA TERTULIS KEPADA BIDANG ADMINISTRASI DAN SERTIFIKASI

}  PENGAJUAN REVISI JIKA:

1. TERDAPAT KESALAHAN TULISAN

2. PERUBAHAN BAIK PRODUK,NAMA PERUSAHAAN DLL.

}  SEBELUM PERMOHONAN REVISI DIPENUHI TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN UNTUK DI AUDIT KEMBALI

PENERBITAN SURAT KETERANGAN DALAM PROSES SERTIFIKASI

}  SKP UNTUK STATUS PENDAFTARAN BARU DAN PENGEMBANGAN DAPAT DITERBITKAN DENGAN SYARAT SUDAH DI AUDIT

}  SKP PERPANJANGAN DITERBITKAN DENGAN SYARAT PENDAFTARAN SELAMBATNYA DUA BULAN SEBELUM HABIS MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL, TAPI JIKA KURANG DARI DUA BULAN MAKA SKP PERPANJANGAN DITERBITKAN SETELAH DILAKUKAN PROSES AUDIT

PENERBITAN 

SURAT KETERANGAN HALAL

}  DITERBITKAN BERDASAR PERMINTAAN PERUSAHAAN MELALUI CEROL SS-23000 DAN TELAH LULUS DALAM RAPAT KOMISI FATWA MUI

}  BERLAKU SATU BULAN DAN TIDAK DAPAT DIPERPANJANG

PERUBAHAN DATA SERTIFIKASI

}  PERUBAHAN DARI DATA YANG TERCANTUM SAAT PENDAFTARAN HARUS MELAPOR KE LPPOM MUI SECARA TERTULIS

}  JIKA BERUPA PENAMBAHAN PRODUK SETELAH AUDIT MAKA PERUSAHAAN HARUS MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK DISERTIFIKASI

}  JIKA DILAKUKAN SEBELUM SERTIFIKAT HALAL DITERBITKAN MAKA PERUBAHAN DATA DILAKUKAN DENGAN PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN RESMI

Terima kasih,

Semoga Bermanfaat, dan  SALAM  HALAL

Wassalamu’alaikum Wr. Wb